RSS

KEMERDEKAAN JAKSA SEBAGAI PENEGAK HUKUM

06 Jul

Bisakah jaksa merdeka dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang?

Kejaksaan merupakan posisi yang mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, konsistensi dan kesungguhannya dalam bekerja merupakan sesuatu yang sangat urgen dan mempunyai dampak besar terhadap supremasi hukum di Indonesia. Tugas dan wewenangnya meliputi segala aspek permasalahan, baik itu perdata, pidana, maupun dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (dengan kuasa khusus). Serta wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum (pasal 30 UU N0. 16 Tahun 2006).

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada  tuntutan  pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan (Yudi Kristiana, 2006: 52).

Melihat posisi kejaksaan yang begitu urgen tersebut, pertanyaan yang menggelitik untuk dibahas kemudian adalah, bisakah kejaksaan menjalankan fungsinya dengan merdeka. Mari kita kaji jawabannya sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Dalam Pasal 2 (2) UU Kejaksaan disebutkan bahwa :

Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Kemudian dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa :

Yang dimaksud secara merdeka dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Mencermati isi pasal 2 di atas, bahwa kejaksaan melaksanakan kekuasaannya dengan merdeka. Menurut saya, hal itu bisa dilakukan, karena selain secara tegas undang-undang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Di lain sisi juga karena pihak lain akan kesulitan untuk ikut campur terhadap kerja dari kejaksaan. Karena saluran untuk intervensi tersebut sudah ditutup.

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Yang perlu dipertegas dalam hal ini adalah bahwa meski kedudukan Kejaksaan -sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekusaan negara di bidang penuntutan-  merupakan suatu lembaga  yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, bila dilihat dari sudut kedudukan, dan atau bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. akan tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh kejaksaan adalah kekuasaan penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Meski itu adalah eksekutif maupun yudikatif. Karena kejaksaan sudah mempunyai kekuasaan tersendiri yang hanya boleh dijalankan oleh jaksa itu sendiri secara merdeka tanpa intervensi.

Save Indonesia!

 
Leave a comment

Posted by on July 6, 2013 in Sistem Peradilan Pidana

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: