RSS

CONTOH KONTRAK PERJANJIAN “LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH”

Perjanjian Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Al-Murabahah)
Nomor: /BMT-…/MBA/200 .
Pada hari ini,…………….. tanggal ……………bulan…………………….tahuin 20…….,
Menghadap kepada saya, …………….Notaris di ………, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.
I. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya dalam akta ini disebut Pihak Pertama/BMT ………
II. Nama : ………………………………….
Tempat/Tgl lahir : ………………………………….
Alamat : ………………………………….
Untuk melakukan tindakan Hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami/ istri :
Nama : ………………………………….
Alamat : ………………………………….
Selanjutnya dalam akta ini disebut Pihak Kedua/Anggota/calon anggota
 Kesemuanya yang pada saat ini berada di kota ……….;
 Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, anggota/calon anggota telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT …….. untuk pembelian barang yang identitas dan kualitasnya jelas sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Syari’ah, pembiayaan oleh BMT …….. kepada anggota/calon anggota diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 Anggota/calon anggota untuk dan atas nama BMT …….. membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan anggota/calon anggota dengan pembiayaan yang disediakan oleh BMT …….. dan selanjutnya BMT ……..menjual barang tersebut kepada anggota sebagaimana anggota/calon anggota membeli dari BMT …….., dengan harga yang telah disepakati oleh anggota/calon anggota dan BMT …….., tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok langsung kepada anggota/calon anggota dengan surat kuasa beli barang dengan persetujuan dan sepengetahuan dari BMT ……………………………… .
 Anggota/calon anggota membayar harga pokok ditambah Margin keuntungan atas jual beli kepada BMT …….. dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum anggota/calon anggota membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan kepada BMT …….., anggota berutang kepada BMT ………………………………………………………………………………………………………………………….
 Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam Akad Pembiayaan AL-Murabahah (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
1. Murabahah adalah: Akad jual beli antara BMT …….. dan anggota/calon anggota, BMT …….. membeli barang yang diperlukan anggota/calon anggota dan menjual kepada anggota/calon anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Syari’ah adalah: Hukum Islam yang bersumber dari AL-Qur’an dan AL Hadits (sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.
3. Barang adalah: Barang yang dihalalkan berdasarkan Syari’ah baik materi maupun cara perolehannya yang dibeli anggota/calon anggota dari pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BMT …….. .
4. Pemasok adalah: Pihak yang ditunjuk atau setidak-tidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BMT …….. untuk menyediakan barang yang dibeli oleh anggota/calon anggota untuk dan atas nama BMT …….. .
5. Pembiayaan adalah: Pagu atau plafon dana yang disediakan oleh BMT …….. yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BMT …….. .
6. Harga beli adalah: Sejumlah uang yang disediakan oleh BMT …….. kepada anggota/calon anggota untuk membeli barang dari pemasok atas permintaan anggota yang disetujui BMT berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip dari BMT …….. kepada anggota/calon anggota, maksimum sebesar pembiayaan.
7. Margin Keuntungan adalah: Sejumlah uang sebagai keuntungan BMT …….. atas terjadinya jual beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh anggota/calon anggota kepada BMT …….. sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati anggota/calon anggota dan BMT …….. .
8. Surat Pengakuan Hutang adalah: Surat pengakuan bahwa anggota/calon anggota mempunyai utang kepada BMT …….. yang dibuat dan ditandatangani anggota dan diterima serta diakui oleh BMT …….. , sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari anggota/calon anggota kepada BMT …….. sebesar yang terutang. Surat pengakuan utang tidak terbatas padaWesel, Promes, dan/atau instrumen lainnya.
9. Dokumen jaminan adalah: Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban anggota terhadap BMT …….. berdasarkan akad ini.
10. Jangka Waktu Akad adalah: Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
11. Hari Kerja BMT …….. adalah: Hari Kerja BMT ………
12. Pembukuan Pembiayaan adalah: Pembukuan atas nama anggota pada BMT ……..yang khusus mencatat transaksi anggota sehubungan dengan pembiayaan yang merupakan bukti sah dan mengikat anggota/calon anggota atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hokum.
13. Cidera janji adalah: Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BMT …….. dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan da menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban anggota/calon anggota kepada BMT …….. sebelum jangka waktu Akad ini.
PASAL 2
PEMBIAYAAN DAN TUJUAN PENGGUNAANNYA
BMT …….. berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada anggota/calon anggota yang akan digunakan untuk
 Membeli barang, dan anggota berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BMT …….. sejumlah uang sebagai berikut:
Pokok pembiayaan sebesar Rp……………………….
ditambah margin kumulatif sebesar Rp……………………….
Sehingga total Murabahah Rp. ………………………………………………………………… (…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
 Tujuan pembiayaan adalah: untuk pembelian ……………………………………………………………..
Pasal 3
Syarat Realisasi Pembiayaan
 Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BMT …….. berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merealisasikan pembiayaan setelah anggota/calon anggota memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
I. Persyaratan Penandatanganan Akad Pembiayaan:
1. Anggota/ Calon Anggota telah memenuhi persyaratan pembiayaan yang telah ditetapkan BMT ………
2. Telah membayar biaya administrasi dan beban biaya yang lain sehubungan dengan pencairan pembiayaan yang diberikan oleh BMT …….. .
3. Menyerahkan surat persetujuan pemblokiran saldo anggota/calon anggota minimal 1 (satu) kali angsuran selama jangka waktu pembiayaan.
4. Menyerahkan surat kuasa pendebetan rekening untuk pembayaran angsuran dan biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan akad pembiayaan ini.
II. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pencairan pembiayaan:
1. Anggota/calon anggota telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah dan Pengikatan Jaminan.
2. Menyerahkan semua asli bukti Kepemillikan Barang jaminan/agunan kepada BMT ……………..
Pasal 4
Jangka Waktu dan Cara Pembayaran
 Bahwa anggota/calon anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh hutangnya kepad BMT …….. sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu ….. (…………………..) bulan terhitung dari tanggal akad ini ditandatangani/Pencairan pembiayaan.
 Bahwa cara pembayaran dengan ketentuan angsuran setiap bulan, dengan jumlah angsuran pertama sebesar Rp……………………( …………………………………………………..) selanjutnya sesuai table angsuran.
 Pembayaran angsuran dilakukan secara otomatis mendebet rekening anggota/calon anggota di BMT …….. mulai (1) satu bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan apabila anggota/calon anggota tidak membayar angsuran secara langsung.
 Bahwa dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja BMT …….. , maka anggota/calon anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.
 Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh anggota/calon anggota kepada BMT …….. , maka anggota/calon anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya keterlambatan pada BMT …….. sebesar ……. perhari terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.
Pasal 5
Tempat Pembayaran
 Bahwa untuk setiap pembayaran kembali/pelunasan hutang oleh anggota/calon anggota kepada BMT …….. dilakukan di Kantor BMT atau di tempat lain yang ditunjuk BMT …….. . atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama anggota/calon anggota di BMT ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pasal 6
Biaya Potongan dan Pajak
 Bahwa anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaries dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BMT …….. , kepada anggota sebelum ditandatanganinya akad ini dan anggota menyatakan persetujuannya.
Pasal 7
Jaminan
 Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka anggota/calon anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BMT …….. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
Jenis jaminan yang diserahkan adalah berupa:
 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan peringkat pertamanya sampai jumlah sebesar Rp …………………. (…………………………………..……………………………………………), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, setelah nomor akta ini yaitu Nomor :………………………
 Sebidang tanah Hak Milik nomor : ………………….
 BPKB kendaraan nomor : ………………….
 Sertifikat/ BPKB aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.
 Berikutnya segala sesuatu yang tumbuh, tertanam dan berdiri diatasnya tanpa terkecuali berikut bangunan yang sekarang ada ataupun dikemudian hari akan didirikan diatas tanah tersebut serta segala sesuatu yang menurut sifat peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap.
 Berikutnya segala yang melekat pada kendaraan tersebut.
Pasal 8
Cedera Janji
 Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 akad ini, BMT …….. berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari anggota/calon anggota atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas bagian atau seluruh jumlah hutang anggota/calon anggota kepada BMT …….. berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau suratlainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:
a. Anggota/calon anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
b. Anggota/calon anggota tidak mengangsur pokok pembiayaan dan margin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
c. Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan anggota/calon anggota kepada BMT …….. sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 akad ini palsu, tidak sah atau tidak benar.
d. Anggota/calon anggota tidak memenuhi dan atau melanggar sebagian dan atau seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini.
e. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, anggota tidak dapat/berhak menjadi anggota/calon anggota.
f. Apabila karena suatu sebab, sebagian atau seluruh akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan atau badan Arbritase.
g. Apabila pihak anggota/calon anggota dalam akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijde) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.
Pasal 9
Akibat Cedera Janji
 Bahwa apabila anggota/calon anggota tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 8 akad ini, maka BMT …….. berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BMT …….. untuk membayar/melunasi hutang atau sisa hutang anggota/calon anggota kepada BMT ……………………………………………………..
 Bahwa jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang angota/calon anggota kepada BMT …….. , maka anggota/calon anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah hutang atau sisa hutang anggota/calon anggota/calon anggota kepada BMT …….. , maka BMT …….. berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada anggota/calon anggota.
Pasal 10
Pembatasan Terhadap Tindakan Anggota
Bahwa anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berjalannya akad ini, anggota/calon anggota, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BMT …….. , tidak akan melakukan sebagian atau seluruh dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
a. Mengeluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
b. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari BMT …….. atau lembaga pembiayaan lainnya.

Pasal 11
Risiko
Bahwa anggota/calon anggota atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu hal terhadap barang tersebut, sejak akad ini ditandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab anggota, dan karena itu pula anggota/calon anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BMT …….. dari segala resiko tersebut.
Pasal 12
Pengawasan
Bahwa anggota dengan ini menyatakan mengakui kepada BMT …….. , sebagaimana BMT …….. menerima pernyataan pengakuan anggota/calon anggota tersebut, bahwa:
1. Anggota/calon anggota menjamin pembiayaan digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Anggota/calon anggota menjamin pembiayaan murabahah ini langsung dibayarkan ke rekening supplier untuk setiap pembelian.
3. Anggota/calon anggota harus menyerahkan bukti invoice atas pembayaran yang telah dilakukan.
4. Anggota/calon anggota tidak terlibat dalam perkara didepan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya.
5. Anggota/calon anggota berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.
6. Anggota/calon anggota menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh anggota berkaitan dengan akad ini keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan anggota yang berlaku, sehinggakarenanya sah, berkekuatan hukkum, serta mengikat angota/calon anggota menjalankan akad ini dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
7. Anggota/calon anggota menjamin bahwa terhadap setiap pembelian barang dari pihak ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
8. Anggota/calon anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BMT …….. , jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BMT …….. , selama kewajiban membayar hutang atau sisa hutang kepada BMT ……..belum lunas.
Bahwa anggota/calon anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan ijin kepada BMT …….. atau pihak/petugas yang ditunjuknya (wakil BMT ……..), guna melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini dan kepada pihak /petugas yang ditunjuk tersebut (wakil BMT …….. ) diberi hak untuk membuat fotocopy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.
Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan
 Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka anggota/calon anggota dan BMT …….. akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
 Serta apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ………., demikian dengan tidak mengurangi hak dari BMT ……..untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akta ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap anggota berdasarkan akta ini melalui Pengadilan Negeri lainnya maupun di Direktorat Jendral Urusan Piutang dan Lelang Negara dan atau instansi lain yang berwenang dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia.
Pasal 14
Lain-Lain
Bahwa sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) nonor: ………, tertanggal ……….
PEMBERITAHUAN
 Bahwa setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:
Anggota :
Nama : ………………………………..
Alamat : ……………………………….
BMT …….. :
BMT …….. Cabang .……………………….
Alamat : …………………………………………………………………….

 Turut hadir pula di hadapan saya, Notaris yaitu: ………………………………
 Yang menyatakan mengerti serta menyetujui isi dari akad ini.

Pihak Pertama

(…………………….……)
Pihak Kedua

(…………….……………)

 Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

Demikian Akta Ini.
Dibuat dan diselesaikan di kota …………, pada hari tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:
1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di ……………………….. sebagai para saksi.
Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap, saksi-saksi, maka seketika itu juga lalu ditandatangani oleh para penghadap para saksi dan saya, Notaris.

 
Leave a comment

Posted by on April 20, 2014 in Perdata

 

HONDA: KING OF INJECTION, KING OF INOVATOR

Nama : Z u b a i r i
Instansi : Universitas Negeri Surabaya
No. HP : 089 678 52 1331

Tanpa harus dipaksa untuk menjawab “ya”, semua orang pasti sepakat kalau Honda Injeksi adalah inovasi motor nomor wahid, kelas teratas dari semua motor yang ada di dunia. Orang-orang tidak akan mau bermunafik tentang eksistensi ini. Karena kenyataan ini tidak bias dipungkiri, Honda memang paling top markotop.
Hal itu bisa dilihat dari peluncuran Honda PGM-FI pertama di dunia. Disaat dunia sedang meramalkan masa depan dunia dengan kekhawatiran semakin berkurangnya perbendaharaan minyak bumi ditambah dengan polusi akibat banyaknya konsumen minyak, Honda sebagai element yang juga bertanggung jawab atas kekhawatiran itu, membuat langkah konkrit dengan meluncurkan Honda PGM FI pada tahun 1982. Wow, sudah 31 tahun sampai sekarang.
Ini adalah langkah nyata untuk turut menjaga eksistensi dan keramahan bumi yang kekayaannya terus digerus. PGM FI ini didesain dengan sistim suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi control secara elektronik yang mampu memasok bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Melalui keistimewaan sistim ini, pemakai Honda PGM FI bias mengurangi emisi gas buang dan lebih hemat bahan bakar.
Tidak hanya sampai disitu saja, irit bahan bakar yang dimiliki Honda PGM FI tidak kemudian membuat jalannya lamban, apalagi sering mogok. Sama sekali tidak. Justru dengan sistim itu, tarikan lebih responsive, mesin mudah dihidupkan pada kondisi apapun, kondisi idle yang stabil memudahkan perawatan mesin. Keistimewaan ini sama sekali tidak dimilki oleh motor merk-merek lain yang juga sering mendengung-dengungkan dan sering memakai jargon dalam iklan sebagai “motor irit dan paling berkwalitas”.
Pengalaman
Sebagai mahasiswa yang disebut kaum terpelajar dan terdidik, saya mempunyai tanggung jawab moral untuk turut menjaga bumi sebagai rumah kita bersama. Tanggung jawab itu membuat saya untuk selektif memlilih motor yang tidak boros bahan bakar tapi tetap high quality.
Ketika awal kuliah pada tahun 2010 dan saya membutuhkan sepeda motor sebagai transporatasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus. Setelah lolos uji kelayakan mengendarai sepeda motor dan mendapat SIM C. saya kemudian mencari-cari motor yang pas buat saya yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Setelah mengumpulkan banyak info, akhirnya saya menjatuhkan pilihan terhadap Honda Supra X 125-PGM FI. Ditanya kenapa, karena Honda Supra X 125-PGM FI cocok untuk kantong ekonomi saya dan berkwalitas dunia. Ketika mencoba pertama kali, ternyata benar motor ini betul-betul irit, tarikannya enteng, dan yang tak kalah penting ordendilnya tetap awet meski terus dibuat kebut-kebutan. yes, this is my choice!
Sebagai anak muda yang juga pengagum style. Saya tidak perlu malu memakai Honda Supra X 125-PGMFI, karena dia juga memiliki desain badan yang keren, dan membuat orang yang menggunakannya juga kelihatan keren.
King of Inovator
Sampai sekarang Honda terus meluncurkan motor-motor dengan desain baru dan diimbangi dengan peningkatan kwalitas juga. Ini yang membuat Honda (secara kwalitas) tak mampu dikejar oleh merk lain.
Hampir setiap tahun Honda selalu mengeluarkan model baru, tahun 2005 Honda Supra X 125-PGM FI, tahun 2007 merk Y, tahun 2008 merk K dan merk S, tahun 2010 merk PCX dan Revo AT, tahun 2011 CBR 150, CBR 250, Scopy Helm in, Supra X 125 helm in, tahun 2012 CB150 R, PCK 150, beat FI, Vario 125, tahun 2013 Vario 125 I33, Scopy PGM FI, dan Verza 150.
Semua kebutuhan orang dipenuhi oleh Honda, bukan hanya daris segi gaya dan desain tapi juga kwalitas. Injeksi adalah khas utama, yang irit, lincah, cepat, tidak mudah rusak. Cocok untuk semua kalangan. Tidak perlu khawatir dengan macet, karena Honda injeksi tetap irit, dan bisa dengan lincah mampu mencari celah jalan ditengah kemacetan dan memanfaatkan jalan sesempit apapun. Honda king of injection, king of innovator, king of style!

 
Leave a comment

Posted by on December 1, 2013 in Honda Injeksi

 

KEMERDEKAAN JAKSA SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Bisakah jaksa merdeka dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang?

Kejaksaan merupakan posisi yang mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, konsistensi dan kesungguhannya dalam bekerja merupakan sesuatu yang sangat urgen dan mempunyai dampak besar terhadap supremasi hukum di Indonesia. Tugas dan wewenangnya meliputi segala aspek permasalahan, baik itu perdata, pidana, maupun dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (dengan kuasa khusus). Serta wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum (pasal 30 UU N0. 16 Tahun 2006).

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada  tuntutan  pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan (Yudi Kristiana, 2006: 52).

Melihat posisi kejaksaan yang begitu urgen tersebut, pertanyaan yang menggelitik untuk dibahas kemudian adalah, bisakah kejaksaan menjalankan fungsinya dengan merdeka. Mari kita kaji jawabannya sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Dalam Pasal 2 (2) UU Kejaksaan disebutkan bahwa :

Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Kemudian dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa :

Yang dimaksud secara merdeka dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Mencermati isi pasal 2 di atas, bahwa kejaksaan melaksanakan kekuasaannya dengan merdeka. Menurut saya, hal itu bisa dilakukan, karena selain secara tegas undang-undang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Di lain sisi juga karena pihak lain akan kesulitan untuk ikut campur terhadap kerja dari kejaksaan. Karena saluran untuk intervensi tersebut sudah ditutup.

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Yang perlu dipertegas dalam hal ini adalah bahwa meski kedudukan Kejaksaan -sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekusaan negara di bidang penuntutan-  merupakan suatu lembaga  yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, bila dilihat dari sudut kedudukan, dan atau bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. akan tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh kejaksaan adalah kekuasaan penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Meski itu adalah eksekutif maupun yudikatif. Karena kejaksaan sudah mempunyai kekuasaan tersendiri yang hanya boleh dijalankan oleh jaksa itu sendiri secara merdeka tanpa intervensi.

Save Indonesia!

 
Leave a comment

Posted by on July 6, 2013 in Sistem Peradilan Pidana

 

Contoh Surat Tagihan Pembayaran Proyek

 

PT. CITRA OLIVIEN

Jl. A. Yani  No. 11A Kota Surabaya kode pos 69464

Nomor                                : 203/AXIS/PDAM-SBY/001/05                                                  Surabaya, 17 Januari 2005

Lampiran          : –

Hal                         : Permohonan Tagihan

 

Kepada Yang Terhormat

Kepala Dinas Perairan dan Irigasi Provinsi Jawa Timur

Di Surabaya

 

Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa proyek yang kami jalankan berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Nomor 690/47/KOTA/II/2002, antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Citra Olivien mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih, sudah mencapai 50 %.

 

Maka dari itu, sesuai isi perjanjian kerja sama tersebut yang salah satu isinya adalah bahwa Dinas Perairan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengeluarkan biaya operasional 30 % (termin ke-1) ketika proyek sudah mencapai 50 %, dengan ini kami bermksud untuk menagih biaya operasional yang dimaksud.

 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhtiannya terima kasih.

 

 

Dirut PT Citra Olivien

 

 

 

Farizal Andrean, SE., MM

Nomor                                : 323/AXIS/PDAM-SBY/005/06                                                Surabaya, 01 Mei 2006

Lampiran          : –

Hal                         : Permohonan Tagihan

 

Kepada Yang Terhormat

Kepala Dinas Perairan dan Irigasi Provinsi Jawa Timur

Di Surabaya

 

Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa proyek yang kami jalankan berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Nomor 690/47/KOTA/II/2002, antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Citra Olivien mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih, sudah mencapai 75 %.

 

Maka dari itu, sesuai isi perjanjian kerja sama tersebut yang salah satu isinya adalah bahwa Dinas Perairan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengeluarkan biaya operasional 30 % (termin ke-2) ketika proyek sudah mencapai 75 %, dengan ini kami bermksud untuk menagih biaya operasional yang dimaksud.

 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhtiannya terima kasih.

 

 

Dirut PT Citra Olivien

 

 

 

Farizal Andrean, SE., MM

Nomor                                : 339/AXIS/PDAM-SBY/006/07                                                Surabaya, 03 Juni 2007

Lampiran          : –

Hal                         : Permohonan Tagihan

 

Kepada Yang Terhormat

Kepala Dinas Perairan dan Irigasi Provinsi Jawa Timur

Di Surabaya

 

Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa proyek yang kami jalankan berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Nomor 690/47/KOTA/II/2002, antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Citra Olivien mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih, sudah mencapai 100 %.

 

Maka dari itu, sesuai isi perjanjian kerja sama tersebut yang salah satu isinya adalah bahwa Dinas Perairan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengeluarkan biaya operasional 30 % (termin ke-3) ketika proyek sudah mencapai 100 %, dengan ini kami bermksud untuk menagih biaya operasional yang dimaksud.

 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhtiannya terima kasih.

 

 

Dirut PT Citra Olivien

 

 

 

Farizal Andrean, SE., MM

Nomor                                : 400/AXIS/PDAM-SBY/012/08                                             Surabaya, 30 desember 2008

Lampiran          : –

Hal                         : Permohonan Tagihan

 

Kepada Yang Terhormat

Kepala Dinas Perairan dan Irigasi Provinsi Jawa Timur

Di Surabaya

 

Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa proyek yang kami jalankan berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Nomor 690/47/KOTA/II/2002, antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Citra Olivien mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih, sudah sudah selesai 100 %. Akan tetapi menurut pengamatan pihak Dinas Perairan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih ada beberapa titik yang perlu untuk diperbaiki.

 

Maka dari itu, sesuai isi perjanjian kerja sama tersebut yang salah satu isinya adalah bahwa Dinas Perairan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengeluarkan sisa biaya operasional 10 % ketika ada perbaikan terhadap proyek yang sebelumnya sudah selesai 100 %, dengan ini kami bermksud untuk menagih biaya operasional yang dimaksud.

 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhtiannya terima kasih.

 

Dirut PT Citra Olivien

 

 

Farizal Andrean, SE., MM

 
Leave a comment

Posted by on July 6, 2013 in Dokumen / Bukti

 

Contoh Surat Pemberitahuan Penghentian Proyek

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PERAIRAN DAN IRIGASI

Official : Jl. Pemuda No. 237 Surabaya Selatan, Kota Surabaya Kode Pos 69469

Nomor                                : 970/76/KOTA/VI/2007                                                    Surabaya, 6 Juni 2007

Lampiran          : –

Hal                         : Pemberitahuan Penghentian Proyek

 

Kepada Yang Terhormat

Pimpinan PT. Citra Olivien

Di Surabaya

 

Bahwa sehubungan dengan adanya masalah yang menyangkut sesuatu hal yang berkaitan dengan pembebasan tanah seluas 15 ha untuk pelaksanaan proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih untuk tiga kecamatan di Kota Surabaya, sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 20 Pebruari 2002 Nomor 690/47/KOTA/II/2002 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Citra Olivien, maka kami Pemerintah Kota Surabaya menghentikan proyek tersebut untuk sementara dalam kurun waktu yang tidak ditentukan sampai masalah tersebut terselesaikan.

 

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Kepala Dinas Perairan dan Irigasi

Kota Surabaya

 

Prof. Dr. UBAIBUL AZIZ S. Pd. I

 
Leave a comment

Posted by on July 5, 2013 in Dokumen / Bukti